HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FBMPP KE-24

Forum Bahtsul Masa’il Pondok Pesantren (FBMPP)

se-Koordinator Kecamatan Pare

di PP. Tahfidzil Qur’an Sirojul Ulum Semanding Tertek Pare Kediri

Jum’at-Sabtu 13-14 Desember 2013 M. | 10-11 Shafar 1435 H.

                                                    

Komisi A

AS'ILAH BAHTSU MASA'IL DI PP. SEMANDING KOMISI B

1.     KERANGKA ANALISIS MASALAH

Nasib Beras Bulog

Setiap negara memiliki berbagai cara sendiri didalam usahanya mengentaskan kemiskinan, salah satunya Indonesia kita tercinta ini, yaitu dengan cara menjual beras murah (Beras Bulog), yang sesungguhnya prakternya setiap keluarga miskin yang didata mendapat 15 Kg, namun pada kenyataan yang sering terjadi tidak demikian beras yang masuk dari hasil data di jadikan satu dan di buat sistim pemerataan dengan dasar yang berbeda-beda (tergantung staf desa setempat), tidak hanya itu saja sering beras yang di bagikan tidak layak makan oleh karenanya pernah terjadi beras yang di dapat Gakin (warga miskin) diberikan pada ayam peliharaanya dan ada pula yang pernah di kembalikan kepihak Bulok terdekat yang kemudian beras tadi diganti dengan yang agak bagus.

Catatan : Dari warga yang terdata sebagai Gakin ada yang rela dan tidak dengan sistim pemerataan tersebut.

(PP.Miftahul Ulum Sumbergayam)

Pertanyaan :

a.    Bisa di benarkan atau  tidak kesepakatan warga atau pihak staf suatu desa yang melakukan sistim pemerataan ?

b.    Termasuk makan barang Haram atau tidak keluarga yang mendapat beras tersebut ?

c.     Apakan bisa dibenarkan yang dilakukan sebagian warga sesuai deskripsi ?

d.    Wajibkah pihak Bulok mengganti beras yang dikembalikan warga ?

2.     KERANGKA ANALISIS MASALAH

Pajak Hotel

Dalam Perda Kabupaten Kediri nomor I tahun 2011 mengenai pajak sebagaimana diubah terakhir pada Perda nomor 12 tahun terdapat sebuah peraturan yang berbunyi : “Tarif pajak hotel, motel, losmen, gubug wisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya adalah 10 % dari jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan tarif rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar adalah 5 % dari jumlah yang seharusnya dibayar kepada pengelola rumah kost”.

Selain Perda tingkat kabupaten, terkadang pemerintah tingkat provinsi pun membuat peraturan yang sama untuk meminta pajak kepada pengelola tempat-tempat penginapan tersebut sehingga mereka merasa terbebani dengan permintaan pajak dari tingkat kabupaten dan provinsi. Belum juga bila mereka sadar akan kewajiban zakat dari penyewaan tempat tersebut jika ternyata kalkulasi hasil telah mencapai nishob wajib mengeluarkan zakat.

Dan dalam kenyataannya sendiri, tidak jarang tempat-tempat tersebut digunakan sebagai tempat maksiat.

( PP.Ma’haduttholabah Kebondalem Kandangan )

Pertanyaan :

a.    Apakah pajak seperti dalam deskripsi bisa dikatakan sebagai pajak yang sesuai dengan syara’ ? Bila tidak, maka apakah nama pajak penginapan seperti dalam deskripsi bila ditinjau dari kacamata syara’ ?

b.    Apakah sudah mencukupi kewajiban mengeluarkan zakat, pajak yang dibebankan kepada pengelola yang disetorkan kepada pemerintah ?

c.     Bagaimanakah hukum pengambilan pajak oleh pemerintah bila ternyata penginapan-penginapan tersebut terkadang dijadikan tempat maksiat ?

3.     KERANGKA ANALISIS MASALAH

Thoriqoh Yang Dikambing Hitamkan                

Thoriqoh adalah suatu jalan atau petunjuk untuk melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya yang kemudian disambung kepada para guru, mursyid, hingga sampai pada masyarakat umum sekarang ini. Thoriqoh merupakan wahana mendekatkan diri kepada Allah dan patuh pada titah mulia yang diembankan kepada manusia sebagai khalifah fil ardl yang mendapatkan taklif dari Sang Khaliq untuk selalu beribadah kepada-Nya.

Akan tetapi dengan berjalannya waktu dan banyaknya pengikut serta berbeda-bedanya “ritual”, masing-masing thoriqoh sekarang ini terkadang banyak yang membuat masyarakat bingung untuk menilai dan menentukan thoriqoh mana yang akan diikuti. Tidak jarang diantaranya yang terkadang malah menjadikan masyarakat awam apatis karena dinilai tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang didapatkan di meja madrasah, pesantren, atau sekolah-sekolah diniyyah yang dulu pernah diikuti. Beberapa contoh diantaranya adalah oknum yang tidak mau mengerjakan shalat dengan dalih mengatasnamakan ajaran thoriqoh yang diikutinya, karena pada hakikatnya shalat adalah sarana ritual untuk ingat kepada Allah, jadi hanya cukup ingat saja kepada Allah sudah gugur kewajiban shalat, bahkan hal ini didasari dengan ayat Al-Qur’an Surat Thaha  Ayat 14 :

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي

Ada juga yang lebih ekstrem lagi, oknum yang mengatasnamakan thoriqoh tertentu untuk melegalisasi perbuatan menyimpang mereka, mereka mengambil dan memakan hak milik orang lain dengan dalih segala sesuatu yang ada di muka bumi ini milik Allah. Jadi siapa saja boleh memanfaatkan dan menggunakannya. Penyimpangan seperti ini juga mereka landasi dengan ayat Al-Qur’an sebagai tameng pembenar, yakni surat Al Baqoroh Ayat 284 :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ

Ada lagi yang sudah menasional dan menjadi pemberitaan setiap tahunnya, salah satu kelompok thoriqoh yang menjamur di provinsi Bengkulu dan beberapa wilayah di Sumatra Barat yang selalu beda dalam menetapkan awal puasa Ramadlan dan hari raya Idul Fitri beberapa hari sebelum yang ditentukan oleh pemerintah maupun ormas Islam umumnya, dengan dasar penanggalan yang jumlah harinya hanya 360 hari dalam setahun, metode penanggalan ini dikatakan mengikuti metode yang dibuat oleh para ulama’ turun temurun semenjak zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Ada juga yang tidak mewajibkan sholat Jum'at dengan dalih ajaran thoriqoh yang diikutinya. Yang terlihat amat sangat mencengangkan lagi oknum yang mengatasnamakan ajaran thoriqoh melakukan ritual mandi kembang di pantai Selatan untuk pencucian dosa. Dan dari kesekian banyaknya penyimpangan-penyimpangan di atas ketika ditanya semuanya rata-rata memberikan alasan yang sama, yakni ajaran thoriqoh dan bukan hanya sekedar syariat, karena mereka menganggap bahwa setelah mengikuti thoriqoh tertentu tingkatan mereka sudah di atas syariat. Ironis sekali.

( Pengurus FBMPP Pare )

Pertanyaan :

a.    Bagaimanakah kriteria thoriqoh yang benar ?

b.    Apakah dari contoh-contoh prilaku menyimpang di atas ada yang memang benar-benar dilegalkan syariat (madzahibul arba’ah) ?

c.     Jika memang tidak dibenarkan, sampai sebatas mana kewajiban kita sebagai masyarakat umum (umat Islam) atas penyimpangan-penyimpangan di atas ?

d.    Apakah pemerintah selaku Ulil Amri punya hak (kekuasaan) untuk mengklasifikasi dan menyatakan thoriqoh tertentu tidak diakui (tidak mu’tabar) di Negara ini seperti halnya yang telah dilakukan pemerintah terhadap aliran Ahmadiyah ?

4.     KERANGKA ANALISIS MASALAH

Preman Vs Pedagang

Di sebuah pasar A terjadi pungli yang ditengarai sebagai biaya keamanan, hal ini terjadi karena sebelumnya memang di pasar tersebut sering terjadi kemalingan dan penodongan. Sebagian orang-orang berpengaruh di daerah itu akhirnya membuat kesepakatan untuk diadakan musyawaroh dengan para pedagang yang akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan berupa :

·         Setiap pedagang diwajibkan membayar uang keamanan kepada pihak pengelola pasar/keamanan

·         Tarif pembayaran beragam dari yang terkecil Rp.7.500,- sampai yang terbesar Rp.200.000,-

( PP.Mahir ar-Riyadl Ringinagung )

Pertanyaan:

Akad apakah yang terjadi antara pihak pengelola pasar dan pedagang ?

5.     KERANGKA ANALISIS MASALAH

Ijasah Bermasalah

Di zaman yang semakin maju banyak didirikan berbagai jenis industri seperti pabrik dan lain-lain. Untuk bisa bekerja di pabrik, salah satu syarat bisa masuk kerja harus menyertakan ijazah. Namun banyak di antara orang-orang yang sudah diterima kerja ada yang memiliki ijazah tapi dengan cara meminjam ijazah orang lain dengan cara semisal mengganti namanya saja.

 ( PP.Al-Miftah Biro Puncu )

Pertanyaan:

a.    Apakah bisa dikatakan memalsukan ijazah dengan meminjam milik orang lain dengan mengganti namanya ?

b.    Bagaimanakah hukum harta yang dihasilkan melihat deskripsi di atas ?

6.     KERANGKA ANALISIS MASALAH

Santriwati Keluar Pesantren

Menuntut ilmu ialah sebuah kewajiban bagi setiap individu manusia. Tak terkecuali ning Maya. Ia adalah seorang gadis putri KH.Ahmad yang terkenal dengan kealimannya di daerah Bandung Jawa Barat. Sedangkan ning Maya sendiri dikenal sebagai wanita yang cantik, pintar, cerdas, sopan, taat, dan sifat-sifat mulia lainnya.

Karena sifat taat kepada orang tua, ning Maya diperintah oleh K.Ahmad untuk meneruskan menuntut ilmu di salah satu pesantren di daerah Kediri di bawah asuhan KH.Sofyan yang notabene adalah sahabat K.Ahmad. Hal ini disebabakan, KH.Ahmad menginginkan agar putri tercintanya ini dapat melanjutkan studi di pesantren yang lebih berkwalitas dan KH.Ahmad sendiri dapat menitipkan putrinya kepada sahabat KH.Ahmad sehingga ning Maya mudah untuk dipantau perkembangannya. Selain itu, KH.Ahmad merasa pesantren KH.Sofyan ini memiliki kedisiplinan dan peraturan yang begitu ketat, sesuai dengan harapan KH.Ahmad.

Di pesantren ini, ning Maya memiliki nilai akademis yang dirasa sangat memuaskan. Sehingga ning Maya sering mendapat mandat untuk mengikuti event perlombaan atau bahtsul masa’il di luar daerah Kediri sebagai wakil pesantrennya yang terkadang didampingi sebagian pengurus atau bahkan bersama temannya sendiri.

Catatan :

·      Madrasah yang berada di pesantren ini berada di luar lokasi pesantren. Begitu juga ketika santriwati akan berbelanja, mereka harus keluar area pesantren karena memang toko yang dituju ialah milik warga sekitar pesantren

( PP.Ma’haduttholabah Kebondalem Kandangan )

Pertanyaan :

a.    Seperti realita di banyak pesantren, siapakah yang bertanggung jawab untuk mendidik dan mengawasi santri baik di dalam atau di luar area pesantren seperti dalam diskripsi ?

b.    Bagaimana hukumnya seorang santri putri mengikuti event seperti bahtsul masa’il atau perlombaan di luar daerah baik bersama pengurus atau sesama santri ?

c.     Apakah yang digunakan sebagai batas area pesantren, sehingga santri putri tidak diperbolehkan keluar dari batas tersebut ? 

Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran terwujudnya forum dialog terbuka yang diadakan oleh Forum Bahtsul Masa’il Pondok Pesantren FBMPP se-Korcam Pare & Aswaja NU Center Kepung bersama Hizbut tahrir indonesia ( HTI ) Kabupaten Kediri ini adalah berangkat dari keresahan umat Islam kecamatan Kepung  dengan bermunculannya halaqah-halaqah Hizbut Tahrir di berbagai tempat. Warga Nahdliyyin yang notabene sebagai golongan mayoritas penduduk wilayah Kecamatan Kepung dan sekitarnya beranggapan bahwa wilayah mereka telah dimasuki salah satu kelompok yang disinyalir memiliki dasar akidah yang berbeda dengan akidah Ahlussunnah yang dianut oleh umumnya umat Islam di Kepung.

Perlu diketahui bahwa kecamatan Kepung adalah salah satu kecamatan di kawasan  Kabupaten Kediri yang memiliki banyak Pondok Pesantren dengan menganut faham Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai dasar haluan ajarannya. Selain itu juga, masyarakat di wilayah kecamatan Kepung dan sekitarnya telah menganut dan meyaqini faham Ahlussunnah wal Jama’ah yang telah di rumuskan oleh Abu Musa Al-Asy’ari dan Abu Manshur Al-Maturidi sebagai pegangan hidup dalam bidang aqidah.     

Dan berdasarkan diskusi kecil yang telah dilakukan oleh salah satu pengurus Aswaja NU Center serta didampingi beberapa teman santri dengan beberapa anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), terindikasi secara kuat bahwa keresahan umat Islam kecamatan Kepung sungguh sangat beralasan. Sebab dalam diskusi tersebut telah terbukti secara meyakinkan bahwa HTI menganut paham Qadariyyah dan Muktazilah. Namun meski begitu, sebagai pemuda-pemuda yang berkewajiban membentengi faham Ahlussunnah wal Jama’ah dari faham-faham yang keluar dari koridor Ahlussunnah wal Jama’ah, kami masih ingin mengadakan suatu forum dialog yang sifatnya juga meminta penjelasan, klarifikasi dan agar  warga Kabupaten Kediri khususnya warga Kecamatan Kepung dan kecamatan-kecamatan yang berada di dalam wilayah koordintaor Kecamatan Pare dapat mengetahui tentang apa, siapa dan bagaimana sepak terjang kelompok Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) tersebut.

Tema dan Topik

Tema Dialog Terbuka adalah “Membangun Kepribadian Muslim Yang Tangguh Berlandaskan Akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah”.

Sedangkan topik dialog secara berurutan adalah:

1. Qadla` dan Qadar
2. Konsep Ahlussunnah wal Jama’ah
3. Berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram
4. KOnsep ijma’
5. Konsep khilafah
6. ‘Ishmatul anbiya’      
   

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

H a r i              :  Ahad

Tanggal          :  9 Juni 2013 M / 30 Rojab 1434 H

W a k t u         :  09.00 Wib – 13.00 Wib

Tempat         :  Jalan Pare-Kandangan, Balai Desa Keling Kepung Kediri

KETENTUAN DIALOG

Dialog terbuka dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dialog dibuka dan ditutup oleh panitia
2. Dialog dipimpin oleh seorang moderator
3. Dialog terdiri dari 2 delegasi ( delegasi FBMPP / Aswaja NU Center Dan delegasi HTI Kediri)  
4. Masing-masing delegasi terdiri dari 3 orang
5. Dialog dihadiri peserta yang telah diundang oleh panitia   

• Moderator

Tugas Moderator:

1. Memimpin, menjaga ketertiban, mengatur dan membagi waktu bagi narasumber untuk menyampaikan penjelasan
2. Memberi izin kepada narasumber untuk menguraikan tema pembahasan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Meminta kepada masing-masing narasumber untuk menanggapi pendapat dari kubu yang lain
4. Meluruskan tiap pembicaraan yang menyimpang/keluar dari pembahasan
5. Menyimpulkan pembahasan di tiap tema yang telah dibahas

Larangan Bagi Moderator :

1. Ikut serta dalam berpendapat
2. Memihak kepada salah satu kubu dan tidak bersikap obyektif
3. Mengintimidasi narasumber

• Narasumber

Ketentuan Narasumber :

1. Terdiri dari dua delegasi yang masing-masing beranggotakan 3 orang
2. Satu orang dari masing-masing delegasi bertindak sebagai juru bicara dan 2 orang lainnya sebagai pendamping yang bertugas untuk membantu orang yang dijadikan sebagai juru bicara

Keharusan Narasumber:

1. Menempati tempat yang telah disediakan maksimal 10 menit sebelum acara dialog dimulai
2. Menjelaskan pendapatnya pada tema yang telah ditentukan setelah diberi kesempatan berbicara oleh moderator
3. Menghormati dan menghargai pendapat narasumber yang lain

Hak-Hak Narasumber:

1. Narasumber dapat menolak pendapat narasumber yang lain dengan melalui moderator
2. Narasumber berhak mengajukan usulan, tanggapan dan sanggahan melalui moderator

Larangan Bagi Narasumber :

1. Keluar dari forum dialog tanpa seizin moderator
2. Membuat gaduh dalam forum dialog
3. Berselisih pendapat dengan anggota sesama delegasi
4. Berbicara tanpa melalui moderator
5. Menjawab dan atau menjelaskan sanggahan kepada pihak narasumber yang lain dengan keluar dari arahan moderator

SIFAT PELAKSANAAN DIALOG

Pelaksanaan Dialog ini bersifat tertutup ( Hanya tamu undangan yang diperbolehkan mengikuti jalannya dialog ). Tamu undangan terdiri dari :

1. Segenap Pengasuh pondok pesantren yang berada di wilayah korcam. Pare
2. Segenap pimpinan perguruan tinggi kabupaten Kediri
3. Kepala Pondok Pesantren dan ketua LBM Pesantren se-korcam. pare
4. Kepala  SMA dan Aliyah se-korcam. Pare
5. Kepala  SMP  dan Tsanawiyah se-korcam. Pare
6. Pengurus PC NU Kabupaten dan Kota Kediri
7. Pengurus LBM NU Kabupaten Kediri
8. Pengurus Muslimat NU Kabupaten dan Kota Kediri
9. Pengurus MWC NU se Kabupaten Kediri
10. Pengurus Fatayat NU Kabupaten Kediri
11. Pengurus IPPNU dan IPPNU PC Kediri
12. Tokoh masyarakat Kec. Kepung dan sekitarnya

PERHATIAN !!

Dikarenakan keterbatasan panitia dalam menyediakan sarana dan prasarana serta karena mengutamakan kondusifnya jalannya dialog , dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pihak yang setuju dan mendukung kegiatan kami ini, maka kami kofirmasikan kembali bahwa DIALOG INI TIDAK UNTUK UMUM. Bagi seluruh masyarakat, pendukung, dan simpatisan acara ini jika di kemudian hari menginginkan dokumentasi dari jalannya dialog dapat berhubungan dengan panitia.

Demikian Pemberitahuan dan Klarifikasi dari kami selaku Panitia Pelaksana. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Hasil Keputusan FBMPP di PP. Manba’ul Huda Slatri

Hasil Keputusan FORUM BAHTSUL MASA’IL PONDOK PESANTREN (  FBMPP ) Se eks – Kawedanan Pare di PP.Manba’ul Huda Slatri Kasembon Malang Pada tanggal 19 Shafar 1434 H atau 02-03 Januari 2013 M

HASIL KEPUTUSAN FBMPP di PP Manba’ul Huda Slatri

Hasil Keputusan FORUM BAHTSUL MASA’IL PONDOK PESANTREN (  FBMPP ) Se eks-Kawedanan Pare di PP.Manba’ul Huda Slatri Kasembon Malang Pada tanggal 19 Shafar 1434 H atau 02-03 Januari 2013 M

Galeri PP. Mamba'ul Huda - Slatri Kasembon Malang

Gerbang masuk PP. Man'baul Huda

Masjid PP. Man'baul Huda

Asrama Jogja (salah satu pemukiman santri PP. Man'baul Huda)

Madrasah Miftahul Fata PP. Man'baul Huda

AS’ILAH BAHTSUL MASA’IL FORUM BAHTSUL MASA’IL PONDOK PESANTREN ( FBMPP ) Se-Eks Kawedanan Pare Di PP.Manba’ul Huda Slatri Kasembon Malang

KOMISI A

KUPON BERHADIAH ( PP.Ma’haduttholabah Kandangan )

1.    Kerangka Analisis Masalah

Banyak sekali cara yang dilakukan produsen sebuah produk untuk meningkatkan daya jual produknya. Diantaranya ialah memberikan kesempatan kepada pembelinya untuk mendapatkan sebuah hadiah baik secara langsung atau tidak langsung seperti menggunakan kupon ( entah dengan cara digosok atau cara yang lain )

Pada suatu ketika, sebut saja namanya Budi menemukan sebuah kupon berhadiah yang tertulis kesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa mobil Avanza, sepeda motor Mio J, televisi Polytron dan hadiah menarik lainnya. Iseng-iseng si Budi mencoba mengirimkan kupon tersebut kepada produsen yang telah mengeluarkan produk yang disertai kupon itu via pos.

Tanpa disangka ternyata kupon yang telah dikirim oleh Budi adalah kupon yang dipilih oleh produsen untuk mendapatkan hadiah door prize berupa mobil Avanza dengan cara diundi. Si Budi hanya dikenai biaya untuk melengkapi surat kelengkapan mobil tersebut berupa STNK, biaya administrasi dan biaya kirim.

AS’ILAH BAHTSUL MASA’IL FORUM BAHTSUL MASA’IL PONDOK PESANTREN ( FBMPP ) Se-Eks Kawedanan Pare Ke-23 di PP Mamba'ul Huda Slatri Kasembon Malang

 KOMISI B

SANG IMAM YANG UMMI ( PP.Fathul ‘Ulum Kwagean )

1.    Kerangka Analisis Masalah

Kebanyakan santri-santri yang baru keluar dari pondok pesantren dan terjun di tengah-tengah masyarakat mengalami kesulitan menghadapi problematika yang terjadi di daerahnya. Sebut saja kang ahmad, salah satu santri yang baru saja keluar dari pondok pesantren. Ketika kang ahmad akan melaksanakan sholat berjamaah di mushola yang ada di kampungnya ternyata kebiasaan bacaan fatihah sang imam banyak yang keliru (ummi). Sedangkan di satu sisi kang ahmad ingin sekali berjamaah  tapi tidak terdapat mushola/jamaah lagi selain di mushola tersebut. Dan kang ahmad masih terlalu dini (sungkan) apabila menawarkan diri untuk menjadi imam mushola dan takut terjadi fitnah apabila kang ahmad tidak ikut berjamaah di mushola tersebut.

Kasus Lapindo

Kerangka analisis masalah

            Hampir satu tahun semburan lumpur panas Lapindo Brantas belum juga ada indikasi untuk segera berakhir, bahkan semburan baru juga mulai bermunculan. Berbagai masalah silih berganti, dan di antaranya adalah kebijakan pihak Lapindo mengenai ganti rugi dan sebagainya. Di balik kemelut itu pula ada juga keberuntungan bagi masyarakat yang mau memanfaatkan lumpur itu untuk dibuat bata atau batako dan lain-lain.

Pertanyaan :

a.         Dalam masalah ganti rugi, bolehkah dari pihak Lapindo mensyaratkan adanya sertifikat tanah bagi masyarakat yang meminta ganti rugi? padahal banyak sertifikat mereka yang tenggelam karena lumpur tersebut.

b.        Haruskah bagi masyarakat pembuat bata atau batako untuk meminta izin pemanfaatan lumpur tersebut ? dan kepada siapakah untuk meminta izin?

Metode Hukuman Mati

Kerangka analisis masalah

            Seperti yang kita ketahui media elektronik dan cetak, bahwa pengadilan Indonesia telah menjatuhkan hukuman mati pada Amrozi, anehnya iapun tetap santai dan tersenyum bangga dalam menerima hukuman tersebut. Namun ada satu hal yang diajukan oleh Amrozi, yaitu agar dia dihukum mati proses pancung, bukan tembak. Sehubungan tidak berlakunya hukum pancung di Indonesia akhirnya pihak pengadilan tidak mengabulkan permohonan yang diajukan Amrozi.

Pertanyaan :

a.         Apakah pandangan fiqh terhadap pengajuan Amrozi?

b.        Apakah hukum pemerintah menolak atas pengajuan permohonan Amrozi?

c.         Sahkah atas pelaksanaan hukum mati dengan ditembak?

Penebangan Hutan Tak Berpenghuni.

Kerangka analisis masalah

            Di suatu daerah terdapat hutan sangat luas. Melihat kondisi tersebut, akhirnya masyarakat sekitar bergotong-royong melakukan penebangan hutan itu. Uniknya setelah melakukan penebangan, lahan tersebut bisa menjadi milik penebang bila memang mendapatkan izin kepemilikan dari pemerintah.

Pertanyaan:

a.    Bagaimana hukum penebangan hutan yang dilakukan masyarakat seperti deskripsi di atas?

b.   Milik siapakah tanah hasil penebangan tersebut?

c.    Sahkah bila kepala masyarakat mewaqofkan tanah tersebut?

Ijazah Ilegal

Kerangka analisis masalah

            Ada sebagian unit pendidikan yang sanggup memberikan ijazah bagi orang-orang tertentu meskipun orang tersebut belum pernah mengikuti pendidikan disekolahan tersebut.

Pertanyaan :

a.     Bagaimanakah hukum pemberian ijazah tersebut ?